Perampasan harta benda Armenia oleh Turki

Sejumlah lahan di mana Pangkalan Udara Incirlik AS (kiri) berada, sebelumnya adalah milik orang Armenia yang kemudian dirampas oleh pemerintah Utsmaniyah selama genosida Armenia. Istana Çankaya Köşkü pada tahun 1935 (kanan), yang saat ini merupakan kediaman resmi Wakil Presiden Turki, pada awalnya adalah milik orang Armenia bernama Ohannes Kasabian, yang berhasil lolos dari genosida Armenia. Properti ini lalu ditempati oleh keluarga Bulgurluzâde dan kemudian dibeli oleh Mustafa Kemal Atatürk, pendiri dan presiden pertama Republik Turki.

Perampasan harta benda Armenia oleh pemerintah Utsmaniyah dan Turki melibatkan perampasan aset, properti, dan tanah milik rakyat Armenia yang sebelumnya wilayahnya dicaplok oleh Kesultanan Utsmaniyah. Dimulai dengan pembantaian Hamidian pada pertengahan tahun 1890-an dan memuncak selama genosida Armenia, perampasan terhadap properti Armenia berlangsung terus menerus hingga tahun 1974. Sebagian besar perampasan selama genosida Armenia dilakukan setelah orang-orang Armenia dideportasi ke Gurun Suriah, dengan pemerintah Turki menyatakan barang-barang dan aset mereka yang ditinggalkan sebagai "ditelantarkan". Hampir semua properti yang dimiliki oleh orang Armenia yang tinggal di tanah leluhur mereka di Armenia Barat dirampas dan kemudian didistribusikan kepada para penduduk Muslim setempat.

Para sejarawan berpendapat bahwa perampasan massal properti Armenia merupakan faktor penting dalam pembentukan landasan ekonomi Republik Turki sekaligus memberikan modal bagi ekonomi Turki. Perampasan tersebut melahirkan terbentuknya borjuasi dan kelas menengah Turki yang baru.

Sejarah

Komisi Administrasi Properti yang Ditelantarkan membuat daftar yang secara khusus ditujukan untuk mencatat nama-nama pemilik dan jenis barang dan aset yang mereka miliki sambil memberikan jaminan bahwa barang-barang tersebut akan tersedia begitu deportan sampai di tempat tujuan. Setelah aset dan harta benda dicatat, kuitansi kemudian diserahkan kepada para deportan sebelum keberangkatan mereka, yang kemudian berfungsi sebagai bukti hak milik. Di atas adalah contoh tanda terima yang diberikan oleh Komisi Administrasi Properti yang Ditelantarkan dari properti real estat yang dipegang oleh Mariam dari Adana.

Perampasan sebagai bagian dari Genosida Armenia

Pada 16 Mei 1915, ketika genosida Armenia sedang berlangsung, sebuah instruksi rahasia diberlakukan dengan judul "instruksi administratif mengenai properti bergerak dan tidak bergerak yang ditinggalkan oleh orang-orang Armenia yang dideportasi akibat perang dan keadaan politik yang tidak biasa." Setelah diberlakukan, komisi-komisi khusus dibentuk atas instruksi tersebut, yang dikenal sebagai "Komisi Properti yang Ditinggalkan" (bahasa Turki: Emvâl-i Metrûke İdare Komisyonları) dan "Komisi Likuidasi" (bahasa Turki: Tasfiye Komisyonu), yang ditugaskan untuk memberikan informasi terperinci dan menaksir nilai aset yang "ditinggalkan" oleh orang-orang yang dideportasi dengan dalih untuk "menjaga" aset-aset tersebut. Jumlah komisi ini meningkat menjadi 33 pada Januari 1916. Setelah para penduduk Armenia dideportasi, barang-barang dan ternak yang dianggap "mudah rusak" diprioritaskan sebagai barang pertama yang harus dijual melalui pelelangan umum, sementara keuntungan dari pelelangan ini akan diamankan di bawah hak pemiliknya. Setelah memberikan dokumentasi properti (salinannya diberikan kepada para pemilik dan Bendahara Utsmaniyah), instruksi tersebut menetapkan bahwa para muhajir (pengungsi Turki yang sebagian besar berasal dari perang Balkan) harus menetap di tanah-tanah kosong dan properti milik orang-orang yang dideportasi. Setelah menetap, para pengungsi harus mendaftarkan tanah dan rumah, sementara aset lain yang melekat pada properti, seperti kebun zaitun dan kebun anggur, harus dialokasikan di antara mereka. Barang-barang dan aset yang tidak diinginkan harus dijual dalam pelelangan umum. Menurut sejarawan Dickran Kouymjian, penempatan para muhajir di tanah dan properti orang-orang Armenia yang dideportasi menyiratkan bahwa pihak berwenang setempat mengetahui secara langsung bahwa orang-orang yang dideportasi tidak akan pernah kembali (akan dibantai).

Pada tanggal 29 Mei 1915, Komite Pusat dari Komite Persatuan dan Kemajuan (CUP) mengesahkan Undang-Undang Tehcir yang mengesahkan pendeportasian "orang-orang yang dinilai sebagai ancaman terhadap keamanan nasional." UU Tehcir menekankan bahwa orang yang dideportasi tidak boleh menjual aset mereka, melainkan memberikan daftar terperinci dan menyerahkan daftar tersebut kepada pihak berwenang setempat:

Tinggalkan semua barang-barang Anda-perabotan Anda, tempat tidur Anda, artefak-artefak Anda. Tutuplah toko-toko dan bisnis Anda dengan segala isinya tetap berada di dalam. Pintu-pintu Anda akan disegel dengan stempel khusus. Pada saat Anda kembali, Anda akan mendapatkan semua yang Anda tinggalkan. Jangan menjual properti atau barang mahal apa pun. Pembeli dan penjual sama-sama akan bertanggung jawab atas tindakan hukum. Simpan uang Anda di bank atas nama kerabat yang berada di luar negeri. Buatlah daftar semua yang Anda miliki, termasuk ternak, dan berikan kepada pejabat yang ditunjuk sehingga semua barang Anda dapat dikembalikan kepada Anda nanti. Anda memiliki waktu sepuluh hari untuk mematuhi ultimatum ini.

"Undang-Undang Temporer tentang Pengambilalihan dan Penyitaan" diterbitkan di banyak surat kabar di seluruh Kesultanan Utsmaniyah. Di atas adalah contoh salah satu publikasi tersebut, edisi 23 Oktober 1915 dari surat kabar Turki berbahasa Inggris The Orient, yang sepenuhnya menerbitkan undang-undang tersebut dengan kesebelas pasal. Arthur von Gwinner, kepala Deutsche Bank, mencemooh undang-undang tersebut dengan mengatakan bahwa sebelas pasal harus diringkas menjadi dua, "1. Semua barang orang Armenia disita. 2. Pemerintah akan mencairkan kepemilikan orang-orang yang dideportasi dan akan melunasi (atau tidak akan melunasi) hutang-hutang mereka [kepada rakyat Armenia]."" Yang lain, seperti para ahli hukum dan diplomat asing, ia menyebutnya sebagai "legalisasi penjarahan".

Ketika UU Tehcir dilaksanakan, Direktorat untuk Pemukiman Suku dan Pengungsi (bahasa Turki: Iskan-i Asairin Muhacirin Muduriyeti), di bawah Kementerian Dalam Negeri, ditugaskan pada bulan Juni 1915 untuk menangani harta benda yang ditinggalkan oleh orang-orang Armenia yang dideportasi atau dibunuh. Komisi ini, yang gajinya disediakan oleh properti yang disita oleh orang Armenia, menghasilkan "Hukum Sementara Pengambilalihan dan Penyitaan (hukum "Properti yang Ditinggalkan") dan diterbitkan dalam daftar resmi pada 27 September (13 September menurut kalender Islam) dan mengeluarkan arahan lebih lanjut untuk implementasi hukum pada 8 November. Tujuan dari undang-undang tersebut secara bersamaan adalah untuk mereduksi kepemilikan properti Armenia, memperkaya politisi nasional, dan untuk menempatkan para pengungsi Muslim Turki di properti yang dirampas. Properti yang dirampas termasuk properti pribadi (termasuk tanah, bangunan, dan rekening bank), bisnis, dan juga properti komunitas (misalnya gereja). Barang-barang yang dianggap berguna untuk upaya perang yang mendesak diprioritaskan dan segera disita dengan keputusan terpisah. Di bawah hukum, transaksi properti dan aset dilarang sebelum deportasi untuk mencegah pemiliknya memiliki kesempatan untuk mempertahankan propertinya. Meskipun undang-undang itu disebut "Sementara", ketentuan-ketentuan di dalamnya tampaknya bertujuan untuk transformasi permanen etnisitas masyarakat dari Armenia ke Muslim Turki.

Undang-undang relokasi ini memuat pelaporan resmi properti kepada otoritas nasional dan berisi prosedur bagi mereka yang propertinya diambil untuk menuntut, tetapi rincian dari undang-undang tersebut membuat ketentuan-ketentuan ini berfungsi untuk tujuan yang lebih besar yaitu untuk "Turkifikasi" wilayah dan sektor ekonomi.. Data properti dan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan atau penyewaan properti yang disita semuanya dicatat dan disimpan di Kementerian Urusan Keuangan untuk menyediakan kemungkinan pengembalian properti kepada pemiliknya. Selain itu, Undang-undang tersebut menetapkan bahwa mereka yang propertinya telah disita dapat menuntut pengembalian properti (dan pembayaran untuk setiap kerusakan yang terjadi). Akan tetapi, undang-undang tersebut mengharuskan pemilik properti untuk menuntut dan hadir sendiri (tidak mengizinkan surat kuasa), suatu kemustahilan ketika pemilik properti telah dibunuh atau dideportasi. Selain itu, yang menjadi tergugat dalam kasus ini adalah negara yang menyebabkan peluang keberhasilan dalam gugatan hukum apa pun sangat kecil kemungkinannya. Pada akhirnya, hukum menetapkan bahwa properti yang disita harus dijual di pelelangan; namun, karena peraturan tersebut menetapkan bahwa "siapa pun selain pengungsi Muslim Turki hanya dapat memperoleh properti di Turki dengan persetujuan Kementerian Dalam Negeri", hasilnya adalah bahwa Muslim non-Turki secara efektif tidak diikutsertakan. Properti sering diberikan kepada elit politik nasional dan lokal, yang akhirnya menyerahkannya kepada pengungsi Muslim Turki.

Semua harta benda orang Armenia disita, secara nominal kepada negara untuk dana perang. Dengan cara ini semua rumah, toko, toko, ladang, kebun, kebun anggur, barang dagangan, barang-barang rumah tangga, permadani, diambil. Pengerjaannya merupakan wewenang sebuah komisi, yang anggotanya beberapa kali saya temui secara pribadi. Seringkali dikatakan bahwa komisi tersebut sebenarnya tidak menerima cukup uang untuk keperluan pemerintah untuk menutupi pengeluarannya. Real estat disewakan di pelelangan dan sebagian besar ditawar dengan harga yang sangat rendah oleh orang-orang dalam. Hal ini saya ketahui bukan hanya sebagai informasi umum, tetapi langsung dari seorang pengacara Turki yang bekerja di tempat kami dan yang menyediakan salah satu rumah terbaik milik orang Armenia untuknya. Orang-orang Turki pindah dari tempat tinggal mereka yang lebih kumuh ke rumah-rumah orang Armenia yang lebih baik yang pemiliknya telah 'dideportasi'. Semua harta benda orang Armenia kecuali beberapa sisa yang ditinggalkan kepada orang Armenia yang telah memeluk Islam, kemudian dijarah.

 —Presiden dari Anatolia College di Mersovan, Dr. George E. White

Dampak dari hukum-hukum ini segera terlihat. Menurut laporan pada bulan Juni 1916 oleh duta besar Jerman yang ditempatkan di Konstantinopel, harta benda milik orang-orang Armenia "telah lama disita, dan aset mereka telah dilikuidasi oleh sebuah badan yang disebut komisi, yang berarti bahwa jika orang Armenia memiliki sebuah rumah yang bernilai, katakanlah, £T100, orang Turki - seorang teman atau anggota [Ittihad dan Terakki] - dapat memilikinya dengan harga sekitar £T2."

Satu-satunya oposisi domestik yang menonjol adalah dari seorang perwakilan parlemen Utsmaniyah, Ahmed Riza, yang menyatakan:

Menetapkan aset-aset Armenia sebagai "barang-barang yang diterlantarkan" adalah perbuatan yang tidak sah karena orang-orang Armenia, para pemiliknya, tidak meninggalkan harta bendanya secara sukarela; mereka secara terpaksa, harus dikeluarkan dari tempat tinggalnya dan diasingkan. Sekarang pemerintah berusaha untuk menjual barang-barang mereka ... Tak seorang pun dapat menjual properti saya jika saya tidak mau menjualnya. Pasal 21 Konstitusi melarangnya. Jika kita adalah rezim konstitusional yang berfungsi sesuai dengan hukum konstitusional, kita tidak bisa melakukan hal ini. Ini sangat kejam. Merampas lengan saya, mengusir saya dari desa saya, kemudian menjual barang dan properti saya, hal seperti itu tidak dapat diterima. Baik hati nurani Utsmaniyah maupun hukum tidak bisa mengizinkannya.

Foto tahun 1918 dari sebuah gereja Armenia di Trabzon, yang digunakan sebagai tempat lelang dan pusat distribusi harta benda dan aset orang-orang Armenia yang dirampas setelah genosida Armenia.

Instruksi formal dibuat agar banyak properti dan bisnis yang disita dari orang-orang Armenia dipindahkan ke tangan umat Islam. Pada tanggal 6 Januari 1916, Talaat Pasha, Menteri Dalam Negeri Kekaisaran Ottoman, menetapkan:

Harta bergerak yang ditinggalkan oleh orang-orang Armenia harus dilestarikan untuk jangka panjang, dan demi peningkatan bisnis Muslim di negara kita, perusahaan-perusahaan perlu didirikan secara ketat yang terdiri dari orang-orang Muslim. Harta bergerak harus diberikan kepada mereka dengan kondisi yang sesuai yang akan menjamin konsolidasi bisnis yang stabil. Pendiri, manajemen, dan perwakilan harus dipilih dari para pemimpin terhormat dan elit, dan untuk memungkinkan para pedagang dan petani untuk berpartisipasi dalam dividennya, voucher harus setengah lira atau satu lira dan didaftarkan atas nama mereka untuk mencegah modal jatuh ke tangan asing. Pertumbuhan kewirausahaan di benak orang-orang Muslim perlu dipantau, dan upaya ini serta hasil pelaksanaannya perlu dilaporkan kepada kementerian secara bertahap.

Arahan yang berkaitan dengan penyitaan sekolah-sekolah Armenia dikirim oleh Kementerian Dalam Negeri ke semua provinsi di Kesultanan Utsmaniyah. Tertanggal 2 September 1915, sebuah contoh yang ditunjukkan di atas dikirim dari Departemen Pemukiman Suku-suku dan Pengungsi Kementerian Dalam Negeri kepada direktur komisi properti yang ditinggalkan cabang Kayseri.

Selain gereja dan biara, properti milik komunitas lainnya yang disita adalah sekolah dan fasilitas pendidikan. Kementerian Dalam Negeri telah memerintahkan fasilitas pendidikan tersebut untuk dialihkan kepada umat Islam:

Sekolah-sekolah di kota-kota dan desa-desa yang telah dikosongkan dari orang Armenia perlu diberikan kepada imigran Muslim yang akan menetap di sana. Akan tetapi, nilai terkini dari bangunan-bangunan tersebut, jumlah dan nilai materi pendidikannya perlu diregistrasi dan dikirim ke departemen pencatatan umum.

Menyusul dekrit tersebut, sekolah-sekolah swasta Armenia menjadi sekolah-sekolah Turki Utsmaniyah dan perlengkapan sekolah didistribusikan untuk penduduk Muslim Turki. Abraham Harutiunian, seorang imam yang tinggal di Zeitun, mencatat dalam memoarnya bahwa sekolah di Zeitun disita oleh pemerintah dan bahwa "orang-orang Armenia tidak lagi memiliki hak atas pendidikan, dan sekolah itu sekarang dipenuhi oleh ratusan anak-anak Turki."

Pada awal tahun 1930-an, semua properti milik orang Armenia yang menjadi sasaran deportasi telah berhasil dirampas. Sejak itu, tidak pernah terjadi sekalipun pengembalian harta benda yang disita selama genosida Armenia. Undang-undang tentang properti yang ditelantarkan tetap berlaku selama 73 tahun sampai akhirnya dihapuskan pada 11 Juni 1986. Penyitaan harta benda secara massal memberikan kesempatan bagi orang-orang Turki kelas bawah biasa (yaitu petani, tentara, dan buruh) untuk naik ke jajaran kelas menengah. Sejarawan Turki kontemporer Uğur Ümit Üngör menegaskan bahwa "penghapusan populasi Armenia meninggalkan infrastruktur properti Armenia kepada negara, yang digunakan untuk kemajuan komunitas Turki (pemukim). Dengan kata lain: pembangunan "ekonomi nasional" Turki yang étatis tidak dapat terbayangkan tanpa pemusnahan dan perampasan terhadap kepemilikan orang-orang Armenia."

Luasnya perampasan yang dilakukan Utsmaniyah

Meskipun tidak diketahui secara pasti berapa luas persisnya properti yang disita selama genosida Armenia, menurut dokumen pribadi Talaat Pasha, penggagas utama Undang-Undang Tehcir, total 20.545 bangunan disita, termasuk 267.536 hektar tanah bersama dengan bidang tanah pertanian dan lahan yang dapat digarap seperti 76.942 ekar kebun anggur, 703.941 ekar kebun zaitun, dan 4.573 ekar kebun murbei. Bersamaan dengan penyitaan tanah fisik, pemerintah Utsmaniyah mengambil alih polis asuransi jiwa dari orang-orang Armenia. Talaat Pasha membenarkan tindakan Utsmaniyah dengan menyatakan bahwa orang-orang Armenia "praktis semuanya sudah mati ... dan tidak meninggalkan ahli waris untuk mengumpulkan uang. Tentu saja semua uang itu menjadi milik negara. Pemerintah adalah penerima dana manfaatnya sekarang."

Dalam Konferensi Perdamaian Paris, delegasi Armenia mempresentasikan penilaian kerugian material senilai $3,7 miliar (sekitar $535 miliar hari ini) yang dimiliki semata-mata oleh gereja Armenia. Selama konferensi pada bulan Februari 1920, komunitas Armenia mempresentasikan tuntutan tambahan untuk restitusi properti dan aset yang disita oleh pemerintah Utsmaniyah. Deklarasi gabungan, yang diserahkan kepada Dewan Tertinggi oleh delegasi Armenia dan disiapkan oleh para pemimpin agama komunitas Armenia, mengklaim bahwa pemerintah Utsmaniyah telah menghancurkan 2.000 gereja dan 200 biara dan telah menyediakan sistem hukum untuk memberikan properti ini kepada pihak lain. Deklarasi tersebut juga menyediakan penilaian finansial dari total kerugian harta pribadi dan aset Armenia Turki dan Rusia masing-masing sebesar 14.598.510.000 dan 4.532.472.000 franc; dengan total perkiraan $347 miliar saat ini. Selanjutnya, komunitas Armenia meminta restitusi properti milik gereja dan penggantian pemasukan yang diperoleh darinya. Pemerintah Utsmaniyah tidak pernah menanggapi deklarasi ini sehingga restitusi tidak terjadi.

Masalah harta benda Armenia yang disita muncul dalam sejumlah perjanjian yang ditandatangani antara Republik Pertama Armenia dan Kesultanan Utsmaniyah. Baik Perjanjian Batum (ditandatangani pada tanggal 4 Juni 1918) dan Perjanjian Sèvres (ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1920) memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan restitusi untuk harta benda orang Armenia yang disita. Perjanjian Sèvres di bawah Pasal 144 menetapkan bahwa komisi Properti yang Ditelantarkan dan komisi Likuidasi harus dihapuskan dan hukum penyitaan dibatalkan. Namun, sementara itu, mereka yang merampas aset dan properti orang Armenia berbalik mendukung gerakan nasional Turki karena pembubaran pemerintah Utsmaniyah artinya properti dan aset tersebut akan dilindungi atas nama mereka. Dengan demikian, pada tanggal 8 Mei 1920, undang-undang pertama yang diumumkan oleh parlemen yang baru didirikan adalah untuk mengampuni mereka yang didakwa melakukan pembantaian dan perampasan harta benda oleh pengadilan militer Turki pada tahun 1919-20. Lebih lanjut, dengan berdirinya republik Turki dan ditandatanganinya Perjanjian Lausanne (24 Juli 1923), ketentuan-ketentuan Perjanjian Sèvres pada akhirnya tidak pernah berlaku dan komite-komite likuidasi yang terlibat dengan penyitaan harta benda Armenia kembali beroperasi.

Sertifikat deposito yang dibuat untuk cabang Kayseri dari Imperial Ottoman Bank milik Nyonya Arousse Parsek Pastirmadjian (kiri) dan Nyonya Virginie, janda dari Agop Pastirmadjian (kanan). Bank-bank tersebut juga menyimpan komoditas berharga yang diizinkan untuk didepositokan pula. Misalnya, sertifikat Nyonya Arousse Parsek Pastirmadjian menyatakan bahwa bank menyimpan sebagai deposito "satu kotak piring timah putih yang dilapisi linen - dinyatakan bernilai TL 190." Sertifikat semacam itu masih dipegang oleh banyak orang yang selamat dari genosida Armenia dan ahli waris mereka saat ini.

Selain harta benda yang disita, sejumlah besar uang dan logam mulia milik orang Armenia juga disita dan disimpan ke dalam perbendaharaan pemerintah Utsmaniyah atau di berbagai bank Jerman atau Austria selama perang. Jumlah tersebut diyakini ditarik dari rekening bank orang-orang Armenia yang dideportasi dan dibunuh. Sebuah memorandum resmi yang disiapkan oleh mantan Perdana Menteri Inggris Stanley Baldwin dan H. H. Asquith dikirim ke Perdana Menteri Britania Raya saat itu, Ramsay MacDonald, yang memaparkan penyitaan dan penyetoran tersebut:

Sejumlah 5.000.000 pound emas Turki (mewakili sekitar 30.000 kilogram emas) yang disimpan oleh pemerintah Turki di Reichsbank di Berlin pada tahun 1916, dan diambil alih oleh Sekutu setelah Gencatan Senjata, sebagian besar (mungkin seluruhnya) adalah uang rakyat Armenia. Setelah deportasi paksa orang-orang Armenia pada tahun 1915, rekening giro dan deposito mereka ditransfer, atas perintah Kesultanan, ke Perbendaharaan Negara di Konstantinopel.

Sebagian besar deposito uang ke bank dan lembaga keuangan lainnya juga telah disita segera setelah deportasi. Setelah deposito dibuat, sertifikat diberikan kepada penyetor sebagai bukti deposito. Namun, begitu deportasi dimulai, penarikan uang dilarang. Sebagian besar deportan yang telah memegang deposito hanya memiliki sertifikat yang mereka simpan. Banyak deposan yang masih membawa sertifikat deposito hingga saat ini. Sejarawan Kevork Baghdjian menyatakan bahwa nilai deposito ini "seharusnya naik menjadi jumlah yang sangat besar saat ini," dengan "modal dan bunga deposito digabungkan."

Perampasan selama pemerintahan Republik Turki

Contoh pemberitahuan pengusiran tertanggal 1 Januari 1950 dari seorang wanita Armenia yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Dalam Negeri dan dikirim ke Direktorat Kadastral setempat. Pengusiran semacam itu ditugaskan kepada komite investigasi khusus yang hanya berurusan dengan properti orang Armenia.

Setelah Perang Kemerdekaan Turki dan pembentukan Republik Turki pada tahun 1923, perampasan dilanjutkan dengan sebagian besar orang Armenia telah dideportasi atau dibunuh. Selama era awal Republik, terminologi hukum dari mereka yang dideportasi diubah dari "orang yang dipindahkan" menjadi "orang yang hilang atau melarikan diri dari negara itu."

Pada tanggal 15 April 1923, tepat sebelum penandatanganan Perjanjian Lausanne, pemerintah Turki memberlakukan "Hukum Properti Yang Ditelantarkan" yang menyita properti setiap orang Armenia yang tidak hadir pada properti mereka, terlepas dari apapun alasannya. Sementara pengadilan setempat diberi wewenang untuk menaksir nilai properti mana pun dan memberikan jalan bagi pemilik properti untuk mengajukan klaim, undang-undang tersebut melarang penggunaan surat kuasa apa pun oleh pemegang properti yang tidak hadir, mencegah mereka mengajukan gugatan tanpa kembali ke negara tersebut. Selain itu, tergugat dalam kasus ini adalah pemerintah Turki sendiri yang telah membentuk komite yang ditugaskan secara khusus untuk menangani setiap kasus.

Sebagai tambahan dari undang-undang ini, pemerintah Turki melanjutkan dengan mencabut kewarganegaraan banyak orang dengan undang-undang pada tanggal 23 Mei 1927 yang menyatakan bahwa "subyek Utsmaniyah yang selama Perang Kemerdekaan tidak ikut serta dalam gerakan Nasional, terus keluar dari Turki dan tidak kembali dari tanggal 24 Juli 1923 sampai tanggal penerbitan undang-undang ini, telah kehilangan kewarganegaraan Turki." Selain itu, undang-undang lebih lanjut yang disahkan pada tanggal 28 Mei 1928 menetapkan bahwa mereka yang kehilangan kewarganegaraan mereka akan diusir dari Turki, tidak diizinkan untuk kembali, dan bahwa properti mereka akan disita oleh pemerintah Turki, dan para migran Turki akan dimukimkan kembali di properti tersebut.

Karpet-karpet milik non-Muslim yang tidak mampu membayar kenaikan pajak dijual di pelelangan umum selama Varlık Vergisi. Barang-barang tersebut dijual dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya untuk menghindari kerja paksa dan kemungkinan kematian di kamp kerja paksa di Turki timur.

Dalam persiapan untuk kemungkinan masuk ke dalam Perang Dunia II, pemerintah Turki memperkenalkan pajak, Varlık Vergisi, yang secara tidak proporsional menargetkan penduduk non-Muslim Turki. Banyak orang Armenia, dan populasi non-Muslim lainnya, dipaksa untuk menjual properti mereka dengan harga yang jauh lebih rendah melalui lelang publik untuk membayar kenaikan pajak yang mendadak atau properti mereka akan dirampas oleh negara. Selain itu, undang-undang mengizinkan pihak berwenang untuk merampas properti kerabat dari orang yang dikenakan pajak untuk membayar pajaknya. Dari pajak ini, pemerintah Turki mengumpulkan 314.900.000 lira atau sekitar US$270 juta (80% dari anggaran negara) dari penyitaan aset non-Muslim.

Periode ini bertepatan dengan penyitaan lebih lanjut atas properti pribadi milik orang Armenia. Komisi khusus dibentuk untuk memisahkan penggusuran non-Muslim dari yang Muslim. Para penyelidik komisi ini biasanya mempercepat evakuasi dan pada akhirnya penyitaan terhadap properti non-Muslim yang bersangkutan.

Varlık Vergisi diikuti oleh pogrom Istanbul beberapa tahun kemudian, di mana massa yang terorganisir menyerang orang-orang Yunani dan Armenia pada 6-7 September 1955. Kerusakan material yang ditimbulkan cukup besar, dengan kerusakan pada 5317 properti (termasuk 4214 rumah, 1004 bisnis, 73 gereja, 2 biara, 1 sinagoga, dan 26 sekolah). Perkiraan kerugian ekonomi akibat kerusakan tersebut berkisar dari estimasi pemerintah Turki sebesar 69,5 juta lira Turki (setara dengan 24,8 juta dolar AS), estimasi Inggris sebesar 100 juta GBP (sekitar 200 juta dolar AS), estimasi Dewan Gereja-Gereja Sedunia sebesar 150 juta dolar AS, dan estimasi pemerintah Yunani sebesar 500 juta dolar AS. Pogrom ini akhirnya menyebabkan eksodus non-Muslim dari negara itu, yang mengakibatkan sejumlah besar properti "ditelantarkan". Properti yang ditinggalkan oleh mereka yang melarikan diri dirampas oleh pemerintah Turki setelah sepuluh tahun.

Pada tahun 1936, pemerintah Turki meminta yayasan-yayasan minoritas untuk memberikan daftar aset dan properti yang mereka miliki. Di atas adalah contoh deklarasi dari Gereja Armenia Surp Tateos Partoghimeos dan Yayasan Sekolah Hayganushyan. Meskipun 21 properti milik yayasan secara resmi tercantum dalam deklarasi, empat belas di antaranya akhirnya dirampas.

Pada tahun 1960-an, undang-undang baru disahkan, yang membuat orang Armenia tidak mungkin mendirikan yayasan baru atau membeli atau mewariskan properti tambahan. Salah satu kode hukum seperti itu (UU no. 903) yang diadopsi pada tahun 1967, bersama dengan paragraf kedua yang diubah menjadi Kode Sipil Turki (no. 743) menyatakan bahwa, "Pendaftaran yayasan yang melanggar hukum, moralitas, tradisi atau kepentingan nasional, atau yang didirikan untuk mendukung keyakinan politik, ras tertentu atau anggota minoritas tidak akan disetujui." Undang-undang semacam itu dianggap oleh para ahli hukum sebagai pelanggaran pasal-pasal mengenai hak-hak minoritas yang terdapat dalam Perjanjian Laussane, konstitusi Turki, dan Pasal 11 dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan "kebebasan untuk mendirikan yayasan dan mengadakan pertemuan." Amandemen baru dan kode hukum menjadi dasar untuk serangkaian perampasan baru yang secara signifikan menghalangi kehidupan sehari-hari orang Armenia di Turki.

Pada tahun 1974, undang-undang baru disahkan yang menyatakan bahwa perwalian non-Muslim tidak diizinkan untuk memiliki lebih banyak properti daripada yang telah didaftarkan atas nama mereka pada tahun 1936. Akibatnya, lebih dari 1.400 aset (termasuk gereja, sekolah, bangunan tempat tinggal, rumah sakit, kamp musim panas, kuburan, dan panti asuhan) dari komunitas Armenia Istanbul sejak tahun 1936 secara retrospektif diklasifikasikan sebagai akuisisi ilegal dan dirampas oleh negara. Di bawah undang-undang tersebut, pengadilan Turki menjadikan warga negara Turki yang bukan keturunan Turki sebagai "orang asing", sehingga menempatkan mereka di bawah peraturan hukum yang sama dengan perusahaan asing atau pemegang properti yang tinggal di luar Turki yang bukan warga negara Turki. Ketentuan lebih lanjut menyatakan bahwa yayasan milik non-Muslim merupakan "ancaman" potensial bagi keamanan nasional. Prosesnya meliputi pengembalian properti apa pun yang diperoleh setelah tahun 1936, baik melalui lotere, wasiat, sumbangan, atau pembelian, kepada pemilik sebelumnya atau ahli warisnya. Jika pemilik sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki ahli waris, properti tersebut harus ditransfer ke lembaga pemerintah tertentu seperti Departemen Keuangan atau Direktorat Jenderal Yayasan.

Pada tanggal 11 Juni 1986, undang-undang tentang properti yang "ditelantarkan" selama genosida Armenia dibatalkan, yang mengakhiri 73 tahun penerapannya. Sepanjang periode Republik, undang-undang tersebut terus memberikan dasar hukum untuk perampasan properti tambahan milik orang-orang yang dideportasi. Meskipun undang-undang tersebut dihapuskan pada tahun 1986, Direktorat Jenderal Pendaftaran Tanah dan Kadaster (bahasa Turki: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) mengeluarkan perintah pada tanggal 29 Juni 2001 yang secara efektif mengalihkan semua sisa properti yang "ditinggalkan" kepada pemerintah. Keputusan tersebut juga melarang pengungkapan informasi apa pun mengenai hak milik atau dokumentasi properti. Akibatnya, para pemilik atau ahli waris mereka tidak dapat mengajukan klaim atas properti tersebut karena sekarang properti tersebut telah diamankan berdasarkan hukum Turki dan telah menjadi milik negara.

Perkembangan terkini

Banyak pemakaman yang didedikasikan untuk komunitas Armenia selama Kesultanan Utsmaniyah. Dengan sebagian besar disita, tiga tetap berfungsi hari ini. Salah satu contohnya adalah Masjid Sabancı Merkez di Adana, yang dibangun di atas tanah pemakaman Armenia yang dirampas.

Terminologi undang-undang dan kode sipil sebelumnya tidak berubah secara signifikan sejak tahun 1960-an dan 70-an, yang pada akhirnya menempatkan aset dan properti komunitas Armenia untuk perampasan lebih lanjut. Meskipun terminologi telah sedikit berubah, kode sipil saat ini masih memiliki kekuatan eksekutif yang cukup untuk merampas harta benda mereka di bawah dasar melindungi "persatuan nasional" Republik Turki.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1967 no. 743	Kitab undang-undang hukum perdata saat ini no. 4721
Pendaftaran yayasan yang melanggar hukum, moralitas, tradisi atau kepentingan nasional, atau yang didirikan untuk mendukung keyakinan politik, ras tertentu atau anggota minoritas tidak akan disetujui.	Yayasan yang didirikan tidak boleh melanggar karakteristik Republik sebagaimana diatur dalam konstitusi dan prinsip-prinsip pendiri konstitusi, hukum, moralitas, persatuan nasional dan kepentingan nasional atau untuk mendukung ras tertentu atau anggota komunitas tertentu.

Karena peraturan dan kode hukum tersebut, tidak ada gereja yang pernah dibangun dalam sejarah Republik Turki. Semua gereja yang ada saat ini dibangun sebelum pendirian Republik pada tahun 1923. Izin untuk pembangunan gereja Syriac diberikan pada bulan Desember 2012, namun ditolak oleh komunitas Asyur karena tanah tersebut dulunya adalah pemakaman Latin.

Dalam upaya Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa untuk mematuhi standar Uni Eropa, pembukaan catatan registrasi lahan dan akta Utsmaniyah kepada publik sempat dipertimbangkan. Namun, pada tanggal 26 Agustus 2005, Komite Keamanan Nasional Angkatan Bersenjata Turki melarang upaya tersebut dengan menyatakan:

Catatan Ottoman yang disimpan di kantor Direktorat Jenderal Pencatatan Lahan dan Survei Kadaster harus tetap disegel dan tidak boleh dibuka untuk umum, karena catatan-catatan tersebut berpotensi untuk dieksploitasi oleh dugaan klaim genosida dan klaim properti terhadap aset-aset Yayasan Amal Negara. Membukanya untuk umum bertentangan dengan kepentingan negara..

Pada tanggal 15 Juni 2011, Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat dari Kongres ke-112 meloloskan Resolusi DPR 306 dengan suara 43 banding satu yang menuntut Republik Turki "untuk melindungi warisan Kristennya dan mengembalikan properti gereja yang dirampas." Organisasi-organisasi Turki-Amerika berusaha untuk memblokir RUU tersebut agar tidak disahkan tetapi akhirnya gagal.

Referensi

Catatan

Referensi

Daftar pustaka

• Akçam, Taner (2007). A Shameful Act : The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility. Macmillan. ISBN 978-0-8050-8665-2.  - Profile at Google Books
• Akçam, Taner (2012). The Young Turks' Crime Against Humanity the Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire. Princeton: Princeton University Press. ISBN 978-1-4008-4184-4.  - Profile at Google Books
• Atılgan, Mehmet; Eren, Onat; Mildanoğlu, Nora; Polatel, Mehmet (2012). 2012 Beyannamesi: İstanbul Ermeni vakıflarının el konan mülkleri (dalam bahasa Turki). Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları. ISBN 9786058657007. 
• Baghdjian, Kevork K. (2010). A.B. Gureghian, ed. The Confiscation of Armenian properties by the Turkish Government Said to be Abandoned. Printing House of the Armenian Catholicosate of Cilicia. ISBN 978-9953-0-1702-0. 
• Balakian, Peter (2003). The Burning Tigris: The Armenian Genocide and America's Response. New York: HarperCollins. ISBN 978-0-06-019840-4. 
• Cagaptay, Soner (2013). Islam, secularism, and nationalism in modern Turkey: who is a Turk?. Routledge. ISBN 978-1-134-17448-5. 
• Dadrian, Vahakn N. (1995). The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus. Oxford: Berghahn Books. ISBN 978-1-57181-666-5. 
• Hartunian, Abraham H. (1986). Neither to laugh nor to weep: a memoir of the Armenian genocide. Diterjemahkan oleh Vartan Hartunian (edisi ke-2nd). Cambridge, Mass.: Armenian Heritage Press. ISBN 978-0-935411-00-3. 
• Hatemi, Kezban; Kurban, Dilek (2009). Bir "yarbancı"laştırma hikâesi: Türkiye'de gayrımüslim cemaatlerin vakif ve taşınmaz mülkiyet sorunu (PDF) (dalam bahasa Turki). İstanbul: TESEV Yayınları. ISBN 978-605-5832-06-3. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 27 September 2013. Diakses tanggal 26 September 2013. 
• Hovannisian, Richard G. (1971). The Republic of Armenia: The first year, 1918–1919. 1. Berkeley: University of California Publishing. ISBN 978-0-520-01805-1. 
• Hovannisian, Richard G., ed. (2008). The Armenian genocide cultural and ethical legacies. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers. ISBN 978-1-4128-0891-0. 
• Kardeş, Selahattin (2012) [2008]. Tehcir ve Emval-i Metruke Mevzuatı (PDF) (dalam bahasa Turki) (edisi ke-2nd). Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı (Finance Ministry of the Republic of Turkey). ISBN 978-975-8195-17-6. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 24 September 2015. Diakses tanggal 12 October 2013. 
• Kevorkian, Raymond H. (2010). The Armenian genocide : a complete history (edisi ke-Reprinted.). London: I. B. Tauris. ISBN 978-1-84885-561-8. 
• Marashlian, Levon (1999). Richard G. Hovannisian, ed. Finishing the Armenian Genocide: Cleansing Turkey of Armenian survivors. Wayne State University Press. hlm. 113–146. ISBN 978-0-8143-2777-7. 
• Oran, Baskın (2006). Türkiye'de azınlıklar: kavramlar, teori, Lozan, iç mevzuat, içtihat, uygulama (dalam bahasa Turki) (edisi ke-3rd). İstanbul: İletişim. ISBN 978-975-05-0299-6. 
• Peroomian, Rubina (2008). And those who continued living in Turkey after 1915: the metamorphosis of the post-genocide Armenian identity as reflected in artistic literature. Yerevan: Armenian Genocide Museum-Institute. ISBN 978-99941-963-2-6. 
• Ruggles, D. Fairchild (2012). On location heritage cities and sites. New York, NY: Springer. hlm. 174. ISBN 978-1-4614-1108-6. 
• Sachar, Howard M. (2007). A History of the Jews in the Modern World. Random House LLC. ISBN 978-0-307-42436-5. 
• Sarafian, Ara (1998). James L. Barton, ed. "Turkish atrocities": statements of American missionaries on the destruction of Christian communities in Ottoman Turkey, 1915–1917. Ann Arbor, Michigan: Gomidas Institute. ISBN 978-1-884630-04-0. 
• Toriguian, Shavarsh (1988). The Armenian question and international law (edisi ke-2nd). La Verne, Calif., U.S.A.: ULV Press. ISBN 978-0-911707-13-7. 
• Turabian, Hagop (1962). L'Arménie et le peuple arménien (PDF) (dalam bahasa Prancis). Paris, France: Katcherian. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 4 March 2016. Diakses tanggal 18 October 2013. 
• Üngör, Uğur Ümit; Polatel, Mehmet (2011). Confiscation and destruction: The Young Turk Seizure of Armenian Property. New York: e Continuum International Publishing Group. ISBN 978-1-4411-3578-0. 
• Vryonis, Speros (2005). The Mechanism of Catastrophe: The Turkish Pogrom Of September 6-7, 1955, And The Destruction Of The Greek Community Of Istanbul. Greekworks.Com Incorporated. ISBN 978-0-9747660-3-4. 
• Winter, J. M. (2003). America and the Armenian Genocide of 1915. Cambridge University Press. ISBN 978-0-511-16382-1. 

Pranala luar

Gambar luar

Interactive Map of Confiscated Armenian Properties around Istanbul (click the + sign below the logo to see the legend)

• Hrant Dink Foundation: Website dedicated to the confiscation of properties. Site includes maps, detailed history, and status. Diarsipkan 2015-04-17 di Wayback Machine.
• (YouTube Video) Prof. Ugur Ungor Discusses Property Confiscation During the Armenian Genocide (30 April 2012)
• Der Matossian, Bedross (2011). "The Taboo within the Taboo: The Fate of 'Armenian Capital' at the End of the Ottoman Empire". European Journal of Turkish Studies.