Deklarasi Hak-Hak
| Deklarasi Hak-Hak | |
|---|---|
 Deklarasi Hak-Hak | |
| Dibuat | 25 September 1789 |
| Ratifikasi | 15 Desember 1791 |
| Lokasi | Arsip Nasional Amerika Serikat |
| Penulis | James Madison |
| Tujuan | Untuk menetapkan batasan atas hal-hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan pemerintah demi menghormati kebebasan pribadi. |
Deklarasi Hak-Hak (Bill of Rights) adalah nama untuk sepuluh amendemen pertama terhadap Konstitusi Amerika Serikat. Amendemen ini dibuat untuk melindungi hak-hak asli dari kebebasan dan harta benda. Deklarasi Hak-Hak menjamin sejumlah kebebasan pribadi, membatasi kekuasaan pemerintah di bidang yudisial dan perkara lainnya, serta memberikan sejumlah kekuasaan kepada negara bagian dan rakyat. Meskipun awalnya amendemen-amendemen ini hanya berlaku untuk pemerintah federal, sebagian besar dari ketetapan-ketetapan darinya telah diberlakukan untuk negara bagian berdasarkan Amendemen Keempatbelas.
Amendemen-amendemen ini diperkenalkan oleh James Madison kepada Kongres Amerika Serikat Pertama tahun 1789 sebagai serangkaian pasal legislatif, dan selanjutnya diadopsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada 21 Agustus 1789,[1][2] diajukan secara resmi melalui resolusi bersama Kongres pada 25 September 1789, dan berlaku sebagai Amendemen Konstitusional pada 15 Desember 1791, melalui proses ratifikasi oleh tiga perempat negara bagian. Meskipun dua belas amendemen sudah disahkan oleh Kongres, hanya sepuluh di antaranya yang diterima oleh negara-negara bagian. Dua amendemen sisanya, satu diadopsi sebagai Amendemen ke-27 dan satunya lagi tetap ditunda oleh negara bagian.
Pada awalnya, Deklarasi Hak-Hak secara hukum hanya melindungi orang kulit putih,[3] tidak termasuk orang Afrika-Amerika,[4] dan wanita.[5][6] Namun, batasan-batasan ini tidak secara eksplisit dicantumkan dalam teks Deklarasi Hak-Hak. Setelah melalui penambahan Amendemen Konstitusi dan berbagai kasus Mahkamah Agung Amerika Serikat, Deklarasi Hak-Hak memberi perlindungan yang sama terhadap semua warga negara Amerika Serikat.
Deklarasi Hak-Hak memainkan peran penting di dalam hukum dan pemerintah Amerika Serikat, dan menjadi simbol utama bagi kebebasan dan budaya negeri ini. Satu dari empat belas salinan Deklarasi Hak-Hak dipamerkan untuk umum di Arsip Nasional Amerika Serikat, Washington, D.C.
Teks Deklarasi Hak-Hak
[sunting | sunting sumber]Pembukaan
[sunting | sunting sumber]- Kongres Amerika Serikat dibuka dan diadakan di Kota New York pada Rabu tanggal empat Maret, tahun seribu tujuh ratus dan delapan puluh sembilan.
- KONVENSI dari beberapa Negara Bagian, pada saat mengadopsi Konstitusi, menyatakan keinginan, untuk mencegah salah tafsiran atau penyalahgunaan kekuasaannya, bahwa klausula-klausula restriktif dan deklaratoir harus ditambahkan: Dan karena memperluas landasan kepercayaan publik terhadap Pemerintah, akan benar-benar memastikan tujuan kebajikan dari pelembagaannya.
- DIPUTUSKAN oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, di Kongres yang bersidang, dua pertiga dari kedua Kamar bersependapat, bahwa Pasal-Pasal berikut ini akan diajukan ke Lembaga Perundang-undangan di beberapa Negara Bagian, sebagai amendemen-amendemen Konstitusi Amerika Serikat, semua, atau sebagian dari Pasal-Pasal ini, ketika sudah diratifikasi oleh tiga perempat dari Lembaga Perundang-undangan tersebut, akan berlaku untuk semua maksud dan tujuan, sebagai bagian dari Konstitusi tersebut, yaitu:
- PASAL-PASAL sebagai tambahan, dan Amendemen Konstitusi Amerika Serikat, diputuskan oleh Kongres, dan diratifikasi oleh Lembaga Perundang-undangan dari sejumlah Negara Bagian, sesuai dengan Pasal kelima Konstitusi asli.
Amendemen-amendemen
[sunting | sunting sumber]- Kongres tidak akan membuat hukum yang mengatur negara untuk mensponsori agama, atau yang melarang penyelenggaraan kebebasan beragama; atau membatasi kebebasan berbicara, atau kebebasan pers; atau hak-hak rakyat untuk berkumpul secara damai, dan mengajukan petisi kepada Pemerintah agar menanggapi keluhan.
- Sebuah Milisi yang diatur secara baik, dibutuhkan demi keamanan dari sebuah Negara bebas, hak dari rakyat untuk memiliki dan mempergunakan Senjata, tidak boleh dibatasi.
- Tentara tidak boleh, pada masa damai ditempatkan dalam rumah mana pun, tanpa seizin pemiliknya, juga tidak pada masa perang, kecuali kalau diatur oleh hukum.
- Hak rakyat untuk merasa aman dalam keberadaan diri mereka, dalam rumah mereka, dalam catatan tertulis mereka, dan dalam properti mereka dari penggeledahan dan penyitaan yang tidak beralasan, tidak akan dilanggar, dan, Surat Perintah Pengadilan tidak akan diterbitkan, kecuali kalau ada sebab yang mungkin, didukung oleh sumpah atau penguatan, dan secara khusus harus diuraikan tempat yang akan digeledah, serta orang-orang atau barang-barang yang akan disita.
- Tidak seorang pun harus mempertanggungjawabkan sebuah kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara, kecuali berdasarkan sebuah pengajuan atau tuduhan dari sebuah Juri Agung, kecuali dalam kasus-kasus yang berasal dari pasukan darat atau laut, atau dalam Milisi, saat berdinas pada saat Perang atau bahaya publik; juga tidak seorang pun bisa didakwa atas pelanggaran yang sama sehingga dua kali dihadapkan pada ancaman hukuman mati atau pemenjaraan; juga tidak harus dalam setiap kasus kejahatan menjadi saksi yang memberatkan dirinya sendiri, juga tidak ditolak hak hidup, kebebasan, atau pemilikan properti, tanpa proses hukum yang benar; juga tidak akan diambil properti pribadi untuk kepentingan publik, tanpa disertai ganti rugi yang adil.
- Dalam semua penuntutan kejahatan, terdakwa punya hak memperoleh peradilan yang cepat dan terbuka, oleh sebuah juri yang netral dari Negara Bagian dan distrik di mana kejahatan dilakukan, dan distrik itu sudah dipastikan sebelumnya oleh hukum, dan diberitahu tentang sifat dan sebab dari tuduhan; dihadapkan dengan saksi-saksi yang memberatkan dirinya; disediakan proses bagi perolehan saksi yang meringankan dirinya, dan punya bantuan pengacara bagi pembelaan dirinya.
- Dalam kasus berdasarkan hukum rakyat (common law), di mana jumlah yang dipertikaikan lebih dari duapuluh dolar, hak untuk diadili oleh juri harus dipertahankan, dan tak ada fakta yang telah diadili oleh juri boleh ditinjau kembali di pengadilan lain di Amerika Serikat, kecuali sesuai dengan aturan dari hukum rakyat.
- Uang jaminan berlebihan tidak akan disyaratkan, juga denda berlebihan tidak akan dikenakan, juga tidak hukuman kejam dan luar biasa dijatuhkan.
- Penyebutan dalam Konstitusi tentang hak-hak tertentu, tidak boleh dianggap sebagai penolakan atau pengabaian hak-hak lain-lainnya yang dimiliki rakyat.
- Kekuasaan yang tidak didelegasikan kepada Amerika Serikat oleh Konstitusi, juga yang tidak dicegah olehnya kepada Negara-Negara bagian, dicadangkan untuk Negara-Negara bagian, atau diserahkan kepada rakyat.
Catatan kaki
[sunting | sunting sumber]- ^ Adamson, Barry (2008). Freedom of Religion, the First Amendment, and the Supreme Court: How the Court Flunked History. Pelican Publishing. hlm. 93.
- ^ Journal of the House of Representatives of the United States, 1789–1793, Friday, August 21, 1789, hlm. 85
- ^ "The Bill of Rights: A Brief History". Aclu.org. March 4, 2002. Diakses tanggal December 10, 2011.
- ^ "Legal definition of Civil Rights". Legal-dictionary.thefreedictionary.com. Diakses tanggal December 10, 2011.
- ^ "Are Women Citizens and People?". Digital.library.upenn.edu. Diakses tanggal December 10, 2011.
- ^ "University of Chicago Law Review". Litigation-essentials.lexisnexis.com. Diakses tanggal December 10, 2011.
Bahan pustaka
[sunting | sunting sumber]- Irving Brant; The Bill of Rights: Its Origin and Meaning (1965) online version
- Ronald Hoffman and Peter J. Albert, eds. The Bill of Rights: Government Proscribed. University Press of Virginia for the United States Capitol Historical Society, 1997. 463 pp. ISBN 0-8139-1759-X essays by scholars
- Kathleen Krull. A Kid's Guide to America's Bill of Rights (1999), 224 pp
- Robert Allen Rutland; The Birth of the Bill of Rights, 1776–1791 University of North Carolina Press, (1955) online
- Schwartz, Bernard, Roots of the Bill of Rights, New York: Chelsea House: distributed by Scribner, 1980. Five volume paperback edition of the two volume The Bill of Rights: a Documentary History, published in by Chelsea House in 1971.
- Spaeth, Harold J.; and Smith, Edward C. (1991). HarperCollins College Outline: The Constitution of the United States (13th ed.). New York: HarperCollins. ISBN 0-06-467105-4.
- Labunski, Richard. James Madison and the Struggle for the Bill of Rights (2008)
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]
Pemerintah Amerika Serikat
[sunting | sunting sumber]- Arsip Nasional Amerika Serikat: Teks lengkap United States Bill of Rights
- OurDocuments.gov
- Perpustakaan Kongres: Bill of Rights and related resources
- Footnote.com (partners with the National Archives): Online viewer with High-resolution image of the original document
Dokumen terkait
[sunting | sunting sumber]- Alexander Hamilton, Federalist, no. 84, 575–81, on opposition to the Bill of Rights
- Madison's June 1789 speech, "Amending the Constitution to include a Bill of Rights."
- United States Bill of Rights di Proyek Gutenberg
Sejarah dan analisis
[sunting | sunting sumber]- Examining the American Bill of Rights Using the Ethic of Justice Diarsipkan 2010-07-02 di Wayback Machine.
- An argument by Amherst College Professor Hadley Arkes, arguing against the Bill of Rights Diarsipkan 2010-12-01 di Wayback Machine.
- Bill of Rights Explained Diarsipkan 2011-05-15 di Wayback Machine.
